//
you're reading...
Amerika Serikat, Terorisme

TERORIS SEBAGAI NON-STATE ACTOR BARU DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL

Peristiwa 11 September 2001 yang lalu telah membuka kembali mata dunia, bahwa ancaman terhadap keamanan negara dapat terjadi kapan saja, dalam bentuk apa saja dan aktor pelaku yang semakin tidak dapat ditebak. Begitu tiba-tibanya serangan pada gedung WTC dan Pentagon yang menjadi kebanggaan Amerika tersebut, menimbulkan kepanikan yang luar biasa pada dunia internasional. Bahkan banyak kalangan akademisi hubungan internasional yang menilai bahwa peristiwa ini menjadi titik balik yang menentukan dalam sejarah modern dunia seperti pada saat berakhirnya Perang Dingin tahun 1989.Seperti saat berakhirnya Perang Dingin, sejarah setelah peristiwa 11 September akan berlainan seperti sebelumnya. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pola hubungan antar negara juga mulai berubah seiring dengan meningkatnya anggaran belanja militer negara-negara dunia. Ketegangan, kecurigaan, dan kontrol keamanan dilakukan lebih ketat akan mewarnai interaksi antar negara di berbagai bidang. Sebaliknya kerjasama keamanan akan marak dilakukan baik bilateral, regional bahkan pada level internasional (multilateral).
Sebenarnya aksi-aksi terorisme bukanlah hal yang baru, bahkan kata “terrorism” telah dikenal pertama kali sejak revolusi Perancis tahun 1789, namun kata terorisme pada masa itu memiliki konotasi yang sangat positif, yang dalam bahasa Perancis : “régime de la terreur”, yakni instrumen untuk menjalankan perintah pada periode anarki yang penuh kekerasan, yang berkembang selama revolusi 1789 tersebut. Sedangkan gerakan-gerakan terorisme yang berskala internasional seperti 11 September ini juga telah sering terjadi, meskipun mungkin kejadian ini memakan korban nyawa terbesar sekaligus. Terhadap Amerika Serikat (AS) sendiri, tindakan terorisme telah terjadi beberapa kali seperti; serangan pada kedutaan AS di Khartoum, Sudan (Maret 1973), pemboman dua kali terhadap kedutaan AS di Beirut pada 18 April 1983, belum lagi serangan pada kedutaan AS di Nairobi, Kenya (1998), Dar es Salaam, Tanzania (1998), dan banyak lagi.
Berdasarkan fakta kejadian 11 September memang ditujukan untuk negara AS. Akan tetapi ekses-ekses kejadian tersebut melanda pada setiap negara. Dimana, ada kekhawatiran akan terjadi serangan yang sama terhadap negaranya, dan efek tidak langsung yaitu terkena imbas dari kebijakan AS dalam memerangi terorisme yang “membabi buta.” Dampak tidak langsung inilah yang sebenarnya lebih ditakuti masyarakat internasional. Yaitu ketika AS semakin arogan memperlihatkan kekuatannya dan “memaksa” dunia dalam memerangi terorisme internasional.
Dunia memang tengah disibukkan dengan terorisme. Semua berusaha memperlihatkan pada masyarakat internasional bahwa negaranya memusuhi dan memerangi terorisme, negara-negara sibuk pula merumuskan undang-undang domestiknya mengenai terorisme, sebaliknya banyak pula yang berdebat sesama bagnsanya dalam satu negara akibat persoalaan terorisme. Ironis memang, di saat dunia menyerukan perang terhadap terorisme, di saat negara-negara saling beraliansi untuk memberantas aksi terorisme, sementara tidak ada kesepakatan utuh tentang defenisi terorisme yang dapat diterima secara baik oleh masyarakat internasional.
Fenomena yang tercipta pasca serangan 11 September dan bagaimana isu-isu terorisme menjadi pekerjaan rumah bagi hubungan internasional kedepan, merupakan hal yang melatarbelakangi penulisan berikut ini. Mengenai apa, mengapa dan bagaimana terorisme itu bertindak, akibat serta pencegahan seperti apa yang efektif dalam membasmi gerakan terorisme yang dianggap membahayakan akan dibahas dalam tulisan ini. Adanya kontroversi mengenai bagaimana dan seperti apa tindakan atau kelompok yang dikategorikan sebagai terorisme, maka dalam tulisan ini tidak memfokuskan pada satu contoh kasus saja. Demikian juga dengan banyak bentuk dan kategori aksi terorisme maka pembahasan akan secara umum menyinggung contoh-contoh kasus terorisme yang ada serta masing-masing strategi yang lebih tepat dalam menanggulanginya.
Pada bagian kedua, akan mengulas terorisme dilihat dari perspektif konstruktifis, dan Liberalis, yaitu bagaimana kedua perpektif ini mampu menjelaskan fenomena terorisme, serta solusi yang ditawarkan. Selanjutnya mengenai pendefinisian, bentuk-bentuk dan jenis kelompok-kelompok terorisme lebih jauh akan dibahas pada bagian tiga, termasuk kendala-kendala serta strategi yang ditawarkan dalam menyelesaikan persoalan terorisme internasional.

I. Tinjauan Teoritik
Meskipun belum ada kesamaan definisi terorisme diantara masyarakat internasional, pendapat bahwa tindakan terorisme selalu memiliki tujuan-tujuan politik,dilakukan dengan cara-cara kekerasan dan tidak dapat membedakan antara sasaran kombatan dan nonkombatan merupakan sebagian identitas terorisme yang disepakati dan diterima secara umum. Yang lebih menarik dari persoalan terorisme adalah, meskipun aksi-aksi terorisme selalu dengan kekerasan, tidak mudah untuk mencapai kesepakatan mengenai cara-cara memerangi terorisme ini.
Pandangan terhadap terorisme sangatlah berlainan, tergantung pemaknaan masing-masing pihak terhadap kelompok tersebut. Hal ini sangat berkaitan dengan apa yang kemukakan kaum konstruktifis, mengenai konsep meaning dan identity, Bahwa interaksi seseorang sangat ditentukan oleh makna (meaning) hal atau orang lain tersebut bagi dirinya. Sedangkan identitas (identity) adalah bahwa seseorang memilki prilaku yang berbeda-beda sesuai dengan konsep meaning tersebut diatas.
Teori sosial konstruktifis yang sangat fundamental adalah bahwa manusia bertindak terhadap objek termasuk kepada aktor lainnya, berdasarkan pada meanings yang dimilki objek tersebut bagi mereka. Negara berprilaku secara berbeda antara terhadap musuh-musuhnya dan dengan teman atau aliansinya disebabkan karena musuh bagi mereka merupakan ancaman sedangkan teman tidak merupakan ancaman bagi mereka. Sementara identity adalah konsep yang tidak kalah pentingnya dalam teori konstruktifis. Bagi konstruktifis, jika negara-negara dapat mengindentifikasi secara positif satu sama lain, maka mereka akan dapat membangun collective identity (identitas kolektif) sebagai dasar untuk kepentingan mereka bersama.
Dalam kasus terorisme, negara melihat bahwa terorisme merupakan aktor yang mengancam keamanan negara dalam pengertian luas dan sebaliknya tindakan terorisme yang sering terjadi mengindikasikan adanya hal-hal negatif atau rasa ketidaksenangan terhadap pemerintah atau terhadap rezim tertentu dan ditunjukkan dengan cara-cara kekerasan seperti pembomman, pembajakan, penculikan atau menakut-nakuti disertai dengan ancaman.
Konstruktifis melihat konflik sebagai akibat bila seseorang memilki indentifikasi negatif terhadap orang lain. Secara umum perspektif ini melihat sebab-sebab terjadinya perang dan perdamaian melalaui kalsifikasi sebagai berikut.
Pertama, berdasarkan nasionalisme (nationalism), yang muncul dari ikatan-ikatan etnik-kultural dan dari loyalitas yang terbentuk berdasarkan kesamaan ideologi politik dan sebagainya.
Kedua, berdasarkan faktor lingkungan (environment). Artinya kondisi baik perang maupun damai dapat tercipta atas pengaruh lingkungan yang mengelilinginya.
Ketiga, faktor ideology. Ideologi sebagai faktor yang mampu menciptakan kondisi perang dan damai mempunyai peran besar. Dimana manusia mampu terikat dalam sebuah negara untuk berjuang mencapai cita-cita ideologi bangsanya.
Keempat, adalah faktor sejarah (history), yaitu perang dan damai dapat tercipta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sejarah.
Dalam pencegahan perang konstruktifis meyakini bahwa pembentukan international regime melalui penyatuan nilai-nilai dan norma-norma adalah cara yang efektif. Pengembangan konsep identitas diyakini oleh konstruktifis bahwa ketika orang melakukan interaksi sosial, maka akan tercipta konsep self and other, dari sini kemudian muncul international regime yang ditunjang oleh adanya ikatan nilai-nilai dan norma dan kemudian ditujukan dengan pembentukan institusi.
Negara dalam perspektif konstruktifis dibentuk atas desakan struktur-struktur sosial normatif yang ada. Prioritas negara bukan untuk mengetahui apa kepentingan mereka, dan kaum konstruktifis juga menolak bahwa identitas negara dibentuk melalui norma. Seperti halnya norma-norma membentuk identitas, maka kemudian kepentingan berubah, mendahului perubahan dalam kebijakan negara. Kemudian kepentingan-kepentingan dan identitas yang terkumpul dalam norma akan membawa (guiding) aktor (negara) dalam menentukan tindakan-tindakan atau sikap (behaviour) yang sesuai.
Dalam menjelaskan persoalan terorisme juga sangat memerlukan pemahanan nilai-nilai dan norma juga identitas yang sering mengedentifikasikan kelompok-kelompok teroris. Namun tentu, bukan hanya pendalaman konsep meaning dan identity yang dibutuhkan, tetapi juga yang perlu diperhatikan adalah bahwa ada kalanya kelompok sulit untuk diidentifikasi keberadaannya. Hal ini juga disebabkan oleh jaringan terorisme yang sangat luas dan biasanya mempunyai link di beberapa negara.
Dalam kasus serangan 11 September 2001 terhadap AS misalnya, yang diasumsikan AS sebagai akibat dari tindakan kelompok terorisme Al-Qaida, mempunyai kesulitan tersendiri dalam mencari strategi untuk membasminya. Hal ini menjadi sulit ketika AS harus mengumumkan perang terhadap aktor atau pelaku yang bukan negara dan tidak jelas keberadaannya. Al-Qaida sendiri yang dituduh sebagai jaringan teroris oleh AS, dicurigai mempunyai banyak jaringan yang telah menyebar diseluruh dunia untuk mempermudah aksesnya dalam melaksanakan tujuan-tujuannya. Dengan situasi ini tentunya tidak ada pilihan lain, selain melakukan upaya-upaya kerjasama dengan negara-negara dunia untuk membantu menumpas jaringan tersebut.
Oleh sebab itu, pendekatan liberalis juga dibutuhkan dalam memahami terorisme. Liberalisme merupakan tradisi pemikiran dalam hubungan internasional yang tidak memfokuskan perhatiannya pada negara seperti halnya realis, lebih jauh Liberalisme justru memilki unit analisa utama; individu dan institusi bukan negara. Dimana institusi dianggap dapat mengurangi negara dari unsur interest pribadi yang memberikan dampak terhadap power. Institusi adalah variabel indenpenden dan kemampuan menghindarkan negara dari perang.
Liberalis meyakini bahwa kerjsama negara dalam sebuah institusi internasional dapat terwujud dapat terwujud bukan sekedar distribusi power saja sebab pandangan liberalis tentang sistem internasional tidak terlalu buruk. Liberalis juga menolak pandanganyang mengatakan bahwa politik sebagai hutan rimba dan lebih mengumpamakan menanam perang atau damai . Dibutuhkan bentuk kerjasama antar aktor politik yang dijalankan dengan damai dan diwujudkan dalam suatu struktur kelembagaan berupa institusi atau organisasi internasional.
Mengenai sistem internasional, kaum liberalis memiliki asumsi; pertama, lebih menekankan kepada penjelasan mengapa kerjasama ekonomi dan lingkungan lebih dimungkinkan. Kedua, kerjasama tersebut akan mengurangi perang. Ketiga, kecurangan dianggap sebagai faktor yang dapat menghambat kerjasama internasional.Keempat, institusi akan memberikan jalan keluar untuk mengadapi persolaan dan kelima, pembentukan institusi akan mengekang negara melakukan tindakan berbahaya.
Pandangan “war as a necessary evil” yang melihat perang sebagai sebuah kejahatan yang perlu dilakukan untuk perdamaian, melahirkan doktrin ius ad bellum yang terdiri dari tiga landasan filosofis Liberalis, antara lain :
Landasan pertama adalah tentang kemungkinan penerapan perang sebagai suatu instrumen untuk mencapai kepentingan tertentu. Namun hal ini dapat dilakukan dengan syarat: pertama, tujuan perang adalah menciptakan perdamaian positif, yang dipandang sebagai suatu proses untuk menciptakan tradisi penciptaan alternatif-alternatif resolusi konflik yang tidak memungkinkan diterapkannya opsi penggunaan kekerasan. Kedua, perang bukanlah sesuatu yang dikehendaki, dan karenanya harus dijadikan sebagai pilihan terakhir (last resort) yang terpaksa dipilih karena eksplorasi alternatif yang lain gagal. Landasan kedua adalah Authority, yaitu ssebuah negara dapat mendeklarasikan perang terhadap negara lain dan secara moral deklarasi itu dapat dinilai sebagai just war hanya jika deklarasi itu dideklarasikan oleh pemerintah yang sah (authority), ditujukan murni unutk pertahanan (causta iusta), dan peperangan dilakukan untuk menciptakan kembali perdamaian (intentio recta), sehingga satu-satunya motivasi perang adalah untuk mempertahankan diri dari agresi lawan (legitimate self-defense).
Landasan ketiga adalah bahwa setiap usaha yang dilakukan dalam pertempuran tidak boleh melanggar standar-standar moral/standar HAM yang ada yang mengacu pada syarat diskriminasi (membedakan tindakan terhadap combatant dan noncombatant) dan proportionalitas (mengkalkulasikan biaya dan kerusakan yang timbul akibat perang).
Meskipun dalam paham Liberalis meyakini war = justify (dibenarkan), namun tetap saja Liberalis sangat menekankan penyelesaian konflik dengan jalan negosiasi dan diplomasi yang jauh dari tindakan-tindakan kekerasan serta mengupayakan terciptanya positive peace, perdamaian yang dapat diselesaikan hingga ke akar persoalan sehingga kondisi damai tersebut bertahan terus menerus yaitu apa yang disebut Immanuel Kant sebagai perpetual peace , dan hal tersebut hanya dapat tercapai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Bagi kaum Liberalis ada tiga prinsip dasar yang dapat menciptakan kehidupan internasional yang damai, yaitu democracy, free markets – khususnya dalam memberikan argumentasi bahwa interdependensi ekonomi akan mendorong terciptanya kemakmuran serta perdamaian, terakhir adalah organisasi dan hukum internasional. Prinsip-prinsip ini diyakini akan memberikan kontribusi bagi perdamaian.
Liberalis mempunyai kecenderungan untuk mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi. Bagi Liberalis, demokrasi tidak akan pernah berperang dengan demokrasi. Adanya pernyataan bahwa sistem demokrasi modern internasional hampir tidak pernah bertengkar satu dengan yang lainnya, menunjukkan fenomena yang kompleks:
(1). Demokrasi jarang sekali bertengkar satu sama lain (pernyataan empiris), disebabkan,
(2). mereka memiliki cara lain dalam menyelesaikan konflik diantara mereka dan karenanya mereka tidak perlu saling bertengkar (pernyataan cost-benefit yang prudensial), dan
(3). mereka merasa bahwa demokrasi tidak boleh bertengkar satu sama lain (sebuah pernyataan normatif mengenai principles of right behaviour).
Dengan kondisi dan alasan ini, liberalis mengasumsikan semakin demokrasi negara-negara di dunia, semakin sedikit musuh demokrasi yang ada, maka semakin luas zona perdamaian yang akan tercipta.
Dalam resolusi konflik, Liberalis juga cenderung menggunakan institusi sebagai pihak ketiga (third party Intervention). Intervensi pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik dianggap penting oleh Liberalis dikarenakan asumsi mereka bahwa penyelesaian konflik harus memberikan keuntungan/keputusan yang sama baiknya bagi pihak yang bersengketa (positive sum game). Sebaliknya Institusi sering menjadi alat kepentingan negara, sehingga konflik juga sering dipandang sebagai alat pemenuhan kepentingan pihak tertentu.
Leberalis memiliki strategi perdamaian yang mengedepankan upaya-upaya yang jauh dari militeristik demi tercapainya perdamaian yang positif. Strategi perdamaian tersebut antara lain adalah: pertama, menciptakan aktor keamanan baru. Dimana, Liberal selalu memiliki kecenderungan pada pembentukan sebuah institusi dalam menyelesaikan konflik.
Strategi perdamaian Kedua yang ditawarkan Liberalis, adalah menciptakan keamanan yang unidimensional. Strategi kedua ini menurunkan teori functionalism, integrasi, dan teori fungsi integrasi. Teori functionalism diungkapkan oleh David Mitrany sebagai sebuah sebuah “working peace system” yang menggunakan aspek sosio-historikal. Dalam hal ini Mitrany melakukan kategorisasi secara implisit menjadi tiga konsep yang diangkat dari pendekatan normatif dan historis tersebut, yaitu; inclusion/exclusion, economic/social processes dan dialectical evolutionism.
Inklusif/ekslusif sebagai model institusi politik dianggap sebagai salah satu pedekatan yang baik dalam mengakomodasi nilai-nilai dan kebutuhan sosial ekonomi individu. Maka semakin inklusif institusi politik, semakin besar pula kemampuannya beradaptasi dengan kebutuhan individu, serta semakin tinggi pula dukungan/wakil internasional yang datang. Sedangkan proses sosial/ekonomi digambarkan dengan “economic interdependence”, terutama dalam pembangungan teknologi global dan dalam Dialectical evolusionism, ada dugaan bahwa progresifitas sejarah terjadi atas proses dilaektika.
Sementara teori integrasi, merupakan teori turunan yang berhubungan dengan adanya proses-proses integrasi berdasarkan kepentingan ekonomi, seperti European Union (EU), North Atlantic Free Trade Area (NAFTA). Teori turunan terakhir yaitu teori fungsional integrasi. Dalam teori ini ditegaskan secara jelas batas-batas yang mengatur hubungan militer antar negara. Kerjasama militer yang dibenarkan dalam Liberalis hanyalah yang bersifat institutionalization, seperti collective security/defense pact.
Strategi perdamaian ketiga, yaitu pengaturan resource. Pengaturan atau distribusi resource atau sumber daya ini berdasarkan prinsip-prinsip kapitalisme. Interaksi yang terjadi adalah “Positive Sum Game”, dimana harus mampu menghasilkan keputusan yang adil dan keuntungan di dua belah pihak, khususnya untuk distribusi sumberdaya.
Terakhir adalah Identity, yaitu berangkat dari prinsip cosmopolitant Identity (Immanuel Kant) yang mengatakan bahwa setiap manusia menginginkan kebebasan, dan keinginan kebebasan itu dapat diwujudkan dalam bentuk kesatuan (federasi/republik) yang demokratis.
Dari pemaparan teori-teori diatas baik berdasarkan perspektif konstruktifis maupun Liberalisme, secara kasar dapat dikatakan bahwa keduanya menginginkan penyelesaikan permasalahan (perang) dengan cara-cara yang damai dan dengan bantuan semacam institusi yang indenpenden. Kedua perspektif ini juga menyepakati bahwa pentingnya kerjasama (coorporation) dalam strategi perdamaian. Pokok-pokok pemikiran dari kedua perspektif diatas akan menjadi kerangka berfikir untuk menjelaskan permasalahan dan mencari strategi yang efektif dalam menyelesaikan kasus terorisme internasional, yang akan dibahas lebih dalam pada bagian berikutnya dari tulisan ini.

II. Perdebatan Konsep Terorisme

Terorisme merupakan bentuk kekerasan yang digolongkan ke dalam kekerasan politik, atau juga disebut kekerasan sipil. Kekerasan politik mencakup suatu spektrum yang sangat luas, mulai dari ‘unjuk rasa” atau proses dengan menggunakan kekerasan, pemberontakan spontan dan sporadis, pemberontakan berencana dan berlanjut, kudeta, insurjensi, sampai ke revolusi. Perang antarnegara tidak termasuk di dalamnya, karena merupakan kekerasan militer, tetapi perang saudara atau civil war sering dimasukkan dalam kategori terorisme. Kekerasan politik berbentuk terorisme disini pengertiannya adalah termasuk juga penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan oleh pemerintah terhadap rakyatnya sendiri atau sebagian dari rakyatnya sendiri (terorisme negara/ state terrorisme).
Kebanyakan pakar konflik mengategorikan terorisme sebagai kegiatan yang penuh kekerasan dengan konotasi yang negatif. Yang menarik adalah sampai saat ini justru tidak pernah ada definisi utuh yang dapat diterima oleh semua kalangan. Teroris sendiri masih sering diperdebatkan pengertiannya, harus dibedakan antara sebagai seseorang yang melakukan aksi teror (oneman’s terrorist) atau sebagai seseorang yang memperjuangkan kemerdekaannya (freedom fighter). Ada juga yang mendefinisikan terorisme dengan melihatnya dari aspek moral, dan dari aspek sosial.
Fenomena kekerasan terhadap sipil memang sangat menarik perhatian sejak berakhirnya Perang Dunia II. Dibandingkan dengan perang antarnegara, perang internal atau kekerasan sipil lebih banyak terjadi. Kekerasan itu sendiri memuncak dalam kurun 1960-an, yang tidak saja marak di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Istilah terorisme yang pertamakali dikenal pada saat revolusi Perancis (1789), sebenarnya jauh dari konotasi negatif seperti yang dipahami saat ini.
Persoalan lebih dalam muncul ketika muncul istilah state-sponsored terrorism. Dimana beberapa negara mencoba menjadikan terorisme sebagai alat mencapai kepentingan negaranya. Sehingga yang terjadi kemudian masing-masing negara justru bersikap “melindungi” terorisme dalam beroperasi. Padahal PBB sendiri sejauh ini telah mengeluarkan banyak konvensi untuk panduan negara-negara dalam menanggulangi terorisme.
Berikut beberapa konvensi internasional yang mengatur terorisme sejak 1937, antara lain:

  • Convention for the Provention and Suppression of Terrorism (1973).
  • Convention on Offences and Certain Other Acts Commited on Board Aircraft (Tokyo Convention, 1963).
  • Convention for the Suppression of Unlawful Seizeure of Aircraft (Haque Convention, 1970).
  • Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation (Montreal convention, 1970).
  • Convention on Offences and Punishment of Crime Against Internationally Protected Persons (1973).
  • Convention on The Pysical Protection of Nuclear Material (1979).
  • International Convention Against the Taking of Hostages (1979).
  • Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airport Serving International Crime Aviation (1988).
  • Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation (1988).
  • Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf (1988).
  • Convention on the Making of Plastic Explosives for the Purpose of Identification (1991).
  • International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing (1997).
  • International Convention for the Suppression on the Financing of Terrorist (1999).
  • Resolution Adopted by the General Assembly about Measures to Eliminate International Terrorism (2000).


Salah satu alasan utama dari kesulitan dalam mendefinisikan terorisme adalah bahwa terorisme lebih merupakan persoalan moral. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan pandangan terhadap kasus-kasus terorisme, antara yang dapat dimaklumi (justifiable) dan yang tidak dapat ditolelir sama sekali. Hal ini juga yang menyebabkan pandangan seseorang terhadap terorisme menjadi sangat subyektif, tergantung seberapa besar “meaning” (arti) kasus terorisme tersebut baginya.
Perdebatan yang hebat juga terjadi dalam bagaimana membedakan antara teroris (terorist) dengan pejuang kemerdekaan (freedom fighther). Perdebatan ini menciptakan keberpihakan terhadap aksi-aksi teror tertentu. Seperti bagaimana kebanykan negara-negara dengan masyoritas penduduk Muslim mengatakan bahwa “Palestine Liberation Organization Organization (PLO) bukanlah kelompok teroris, melainkan pejuang kemerdekaan. Sebaliknya kebanykan negara-negara Eropa dan terutama Amerika Serikat jelas-jelas menyatakan PLO adalah teroris internasional bahkan sangat memusuhinya. Contoh lain adalah “Irish Republic Army (IRA) dan jaringan “Al-Qaida” yang disebut-sebut sebagai teroris internasional adalah masih sangat kontoversi.
Terorisme bukan suatu ideologi atau nilai-nilai tertentu dalam ajaran agama. Ia sekedar strategi, instrumen atau alat untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, tidak ada terorisme untuk terorisme, kecuali mungkin karena motif-motif kegilaan (madness). Itu sebabnya, dalam aksi terorisme selalu mengandung motif-motif tertentu, seperti motif perang suci (bellum iustum), motif politik, ekonomi, balas dendam dan motif-motif berdasarkan aliran kepercayaan tertentu.
Ada banyak definisi terorisme yang ditawarkan, sehingga yang pertama kali harus dibedakan adalah subjek masalah atau apa yang tujuannya serta sifat-sifat subjektif dari terornya. Wilkinson menegaskan bahwa motivasi akan selalu menyertai aksi-aksi teror yang dilakukan teroris. Wilkinson juga membedakan terorisme sebagai sebuah proses teror melalui tiga elemen:
1). Tindakan atau ancaman kekerasan
2). Reaksi emosional seperti ketakutan yang ekstrem dari korban.
3). Efek atau dampak sosial serta konsekuensi ketakutan dari kekerasan/ancaman.
Wilkinson membagi teror dan terorisme kedalam empat tipe yang dilihat secara politis ( basic typology of political terror and terrorism):

Tipe Tujuan Karakteristik
1. Sub-revolutionary Motif-motif politik fundamental singkat dari perubahan revolusioner: sebagai contoh, memaksa pemerintah merubah kebijakan atau hukum, menghukum pejabat, dan untuk perang politik dengan kelompok lawan . Biasanya dijalankan oleh kelompok/ grup yang kecil, bahkan mungkin dilakukan secara individual, sangat unpredictable, seringkali susah dibedakan antara psychopathological dan kekerasan yang bersifat kriminal.

2. Revolutionary Revolusi, atau untuk mencapai tujuan-tujuan strategis revolusi tersebut. Selalu merupakan fenomena kelompok, dengan seorang pemimpin dan sebuah ideologi atau program tertentu, meskipun tidak beraturan.
Membangun struktur institusi alternatif. Organisasi teroris biasanya dijalankan oleh spesialis secara korespirasional dan prgan-organ kemiliteran dalam pergerakan revolusinya.
3. Repressive Menekan atau mengekang kelompok-kelompok, individu tertentu atau terhadap sikap dan prilaku yang tidak memuaskan mereka. Harapan yang sangat tinggi diperlihatkan dengan teror pada massa. Biasanya spesialis teror, polisi rahasia, dihidupkan untuk mengusut kelompok ini, sekalipun kelompok ini sering melibatkan partai resmi dan militer/tentara.
Pola dasar tekniknya adalah kekerasan. Dalam sebuah negara negara ideologi yang toltaliter, terorisme, menakuti, dan kondisi saling curiga dapat meresap dan dikonsumsi dengan mudah, dan dapat menjadi kendaraan paranoid para pemimpin.
4. Epiphenomenal Tidak ada tujuan yang spesifik: dengan menghasilkan kekerasan yang berskala besar. Terlihat lebih serampangan dan tidak hati-hati dalam merencanakan dan menorganisirnya: Terjadi dalam konteks perjuangan yang penuh harapan dalam mana terorisme dapat saja hanya sebagai element yang menyertai.

Sama dengan Wilkinson, Grant Wardlaw juga menekankan motif politik sebagai tujuan yang tersembunyi dibalik aksi teroris, bahwa teroris tidak mindless, dan teroris bertindak secara random, dan korban dari aksinya seringkali tidak mempunyai nilai bagi alasan teror yang dilakukannya. Dari pemikiran tersebut Wardlaw memberikan definisi: “Political terrorism is the use , or threat of use, of violence by an individual or a group, whether acting for or on opposition to established authority, when such action is designed to create extreme anxiety and/or fear-inducing effects in a terget group larger than the immediate victims with the purpose of coercing that group into acceding to the political demands of the perpetrators”.
Ada juga yang mencantumkan definisi yang lebih panjang meskipun banyak terdapat persamaan ciri dengan definisi yang lainnya, sebagai berikut:
Terorisme adalah penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan, atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar daripada korban-korban langsungnya. Terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu, untuk mengoreksi keluhan kelompok/nasional, atau untuk menggerogoti tata politik internasional yang ada.

Sedangkan versi Deplu AS tahun 1987 dalam publikasi tahunannya memberikan perumusan mengenai terorisme global berbunyi:
Terorisme adalah kekerasan fisik yang direncanakan dan bermotivasi politik yang dilancarkan terhadap sasaran-sasaran nonkombatan, oleh kelompok-kelompok subnasional atau agen-agen rahasia negara, biasanya dimaksudkan untuk mempengaruhi publik tertentu.

Memang tidak ada definisi/pengertian maupun teori yang “universal” mengenai terorisme. Tidak saja tak ada kesepakatan di kalangan para ahli, tetapi juga tidak ada kesamaan paham di kalangan pihak-pihak yang bertugas memberantasnya atau menanganinya, seperti para politisi, diplomat, penyidik kriminal, penuntut umum, pejabat intelijen, pejabat keamanan, ahli keamanan industri, satuan khusus militer, dan wartawan. Seorang pakar telah mencantumkan 109 definisi yang dirumuskan selama kurun waktu 1936-1981, dan sejak itu hingga saat ini jumlah itu pasti sudah bertambah.
Kebanyakan aksi terorisme mempunyai kekuatan militer. Ini dapat dilihat dari sarana paksa yang dipergunakannya seringkali perangkat-perangkat militer, seperti; bom, tank, heli tempur, peluncur roket dan sejenisnya. Bentuk terorisme ini juga disbeut sebagai military terrorism. Kelompok yang mendekati gambaran sebagai kelompok-kelompok yang terorganisir dan memiliki kekuatan militer, serta melakukan gerakan-gerakan perlawanan senjata, adalah seperti: Irish Republic Army (IRA), Fabundo Marti National Liberation Front (FMLN – Salvador), Euzkadi ta Askatusuna (ETA – Basque, Spanyol), Liberation Tigers of Tamil Flam (LTTE – Srilanka), dan yang lainnya.
Namun dari sekian banyak defenisi yang ditawarkan, terdapat beberapa kesamaan pendapat mengenai ciri-ciri dasar dari terorisme, sebagai berikut:

  • Pengeksploitasian kelemahan manusia secara sistematik, yaitu kengerian atau ketakutan yang melumpuhkan (teror) terhadap kekerasan/kekejaman/penganiyaan fisik;
  • Penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan fisik;
  • Adanya unsur pendadakan/kejutan;
  • Mempunyai tujuan politik yang jauh lebih luas dari sasaran/korban langsungnya;
  • Sasaran pada umumnya nonkombatan;
  • Direncanakan dan dipersiapkan secara rasional.

State-Sponsored Terrorism
“State-sponsored Terrorism”, juga sering disebut sebagai “state terrorism.” Istilah ini dipakai oleh sebagiian pakar-pakar terorisme Barat, khususnya Amerika Serikat (AS), sering dirumuskan sebagai tindakan suatu negara mensponsori aktivitas terorisme terhadap negara lain yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Dalam kerangkaini terorisme adalah alat yang digunakan pemerintah (bertindak atas nama negara) sebagai sarana paksa untuk menundukkan pihak lain, sehingga dapat diatur. Dinas intelejen Uni Soviet (kini Rusia), KGB, dan CIA memakai terminologi terorisme sebagai instrumen politik negeri kedua negara adidaya itu guna memukul lawan politik dan kepentingan mereka.
Sarana pakasa itu sendiri diwujudkan dalam terorisme bermacam-macam, mulai bom-bom berkekuatan kecil hingga berbagai senjata pemusnah massal. Dari sarana paksa untuk menebar teror (rage of terror) itulah lahir istilah-istilah bioterrorism, macro terrorism, chemical terrorism, cyber terrorism, bahkan ada yang disebut sebagai military terrorism dan sebagainya.
Dalam Lingkup state terrorism tidak hanya berupa suatu tindakan teror oleh suatu negara kepada negara lain, tetapi juga teror terhadap warga negaranya sendiri. Wujudnya bisa bermacam-macam, seperti penculikan, penyiksaan, atau penghilangan orang. Motifnya juga masih didominasi oleh tujuan politik dan ekonomi, yakni untuk mempertahankan kekuasaan dan kekayaan.
Negara sponsor teroris merupakan salah satu faktor kendala penting dalam menganggulangi persoalan terorisme. Sejumlah pemerintah memberikan bantuan perlindungan, dokumen perjalanan, persenkjataan, training, dan keterampilan teknis. Dalam rangka mendukung kelompok terorisme, beberapa pemerintah mengikat secara langsung terorisme sebagai alat kebijakan domestik dan luar negeri mereka.
Beberapa negara lain, meskipun tidak secara langsung mensponsori kelompok teroris, memberikan kontribusi seperti transit tanpa rintangan, memberikan izin untuk mengoperasikan perusahan-perusahan komersial, serta memperbolehkan mereka untuk melakukan rekruitisasi (kaderisasi) dan aktivitas-aktivitas pendukung lainnya.
Amerika Serikat secara khusus mendata negara-negara sebagai sponsor teroris, antara lain: Cuba dengan El Savador’s Farabundo Marti National Front (FMLN) –nya, Iran dan Iraq dengan kelompok-kelompok perjuangannya, Libya dan Korea yang diduga AS membantu PLO, serata Korea Utara yang dianggapmembantu Japanese Red Army (JRA) dalam membajak pesawat di Korut pada tahun 1970. Namun demikian dalam catatan AS tidak kurang dari 400 insiden teroris yang terjadi sampai tahun 1990.

Terorisme Internasional
Pada perkembangannya istilah terorisme dipakai dalam space yang lebih luas. Karena aksi yang dilakukan oleh teroris semakin meluas melewati batas-batas satu wilayah negara, akibatnya ancaman kekerasan yang menyertai aksinya dirasakan lebih mengglobal, artinya wilayah-wilayah ikut merasa terancam. Terorisme internasional juga merupakan ekses dari berakhirnya Perang Dunia II, dimana keamanan negara tidak lagi diukur secara konvensional. Keamanan negara juga sangat memperhitungkan isu-isu lain diluar perang antarnegara, seperti konflik internal, globalisasi, pasar bebas, termasuk ancaman terorisme.
Terorisme internasional adalah bentuk kekerasan politik yang melibatkan warga negara atau wilayah lebih dari satu negara. Ia juga dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan diluar ketentuan, diplomasi internasional dan perang. Terminologi terorisme internasional seringkali digunakan dengan tidak hati-hati dalam arti bahwa terorisme tidak hanya masalah-masalah melibatkan antar-wilayah saja, tetapi setiap terorisme mempunyai pengaruh dalam persoalan internasional, tidak perduli apakah ia hanya kelompok marginal atau kelompok teroris secara tidak langsung.
Persoalan terminologi ini juga mengalami perdebatan dimana ada penulis yang menyatakan bahwa penggunaan istilah tersebut tidak perlu, karena kata “internasional” tidak pernah secara eksklusif diartikan sebagai hubungan-hubungan antarpemerintah (inter-gevernmental relations), sebagai contoh internasional secara umum juga dipergunakan untuk budaya, ekonomi, dan aktivitas-aktivitas lain serta transaksi-transaksi lain yang melibatkan warga dari negara yang berlainan. Sehingga beberapa penulis lebih suka memakai kata “transnational” bagi kelompok teroris yang secara internasional beroperasi dengan tujuan jangka panjang revolusi global atau menciptakan revolusi dunia/supranasional.
Contoh-contoh gerakan transnasiona terorisme atau terorisme internasional antara lain: I.R.A yang menyerang London, Bakuninist Anarchist International yang katif di Eropa pada 1870-an, gerakan Japanese United Red Army (JRA) yang mempunyai tujuan menciptakan “world revolution”, juga yang baru-baru ini terjadi yaitu Taliban dengan Al-Qaida-nya yang menyerang gedung WTC dan Pentagon di AS.
Tindakan terorisme juga dapat dikatakan internasional jika ia secara diam-diam berkolaborasi atau beraliansi sesama teroris dan pemerintah, serta dengan gerakan terorime di negara lain. Singkatnya, terorisme menjadi internasional dengan beberapa tindakan or yang mendukungnya, antara lain:

(i) secara langsung di luar negeri atau dengan target luar negeri;
(ii) Diselenggarakan oleh pemerintah atau faksi lebih dari satu negara;
(iii) Juga mempunyai tujuan untuk mempengaruhi kebijakan negara-negara lain.

Hambatan-hambatan Penanganan Terorisme

Terorisme internasional secara umum dibenci bahkan dikutuk oleh dunia internasional. Namun usaha mengatasinya seringkali tidak efektif. Ia bahkan merupakan masalah tersendiri yang rumit, karena tidak ada kesamaan pandangan mengenai penanganan faktor-faktor penyebabnya yang sesungguhnya. Terorisme internasional hanya gejala yang berakar jauh lebih dalam. Dalam hubungan ini misalnya, bagaimana Palestina yang memperjuangkan haknya, tidak didukung oleh Israel dan kebanyakan negara-negara Barat, tetapi mendapat dukungan dari sebagian besar negara berkembang. Contoh laian adalah serangan AS ke Afghanistan untuk memerangi jaringan AL-Qaida juga mendapat dukungan dan kutukan.
Masalah terorisme tidak dapat dipecahkan dengan hanya melalui hukum, atau dengan cara-cara militeristik seperti yang dilakukab AS terhadap rezim Taliban di Afghanistan. Terorisme internasional lebih merupakan persolaan politik, sehingga masalahnya menjadi sangat rumit dan juga sensitif. Dengan tipe dan sifat kelompok teroris yang beragam, jaringan yang luas dan banyaknya pihak yang terlibat, merupakan beberapa hal yang menjadikan persoalan terorisme sulit untuk diatasi.
Beberapa hambatan dalam menangani terorisme, antara lain:

  • Perbedaan definisi , meskipun banyak kesepahaman dalam hal ciri-ciri dasar terorisme, namun tidak adanya kesepakatan mengenai definisi akan menyulitkan dalam tahap awal merumuskan kebijakan untuk menangani terorisme. Pada level negara/domestik misalnya, perbedaan yang ada akan menciptakan polemik bahkan mungkin konflik internal di dalam negara.
  • Tipisnya perbedaan antara terorisme domestik dengan terorisme internasional. Organisasi-organisasi teroris yang modern kini telah meluaskan jaringan operasinya melewati batas-batas negara. Hal ini menjadikan pemerintah suatu negara kesulitan dalam menangani kasus terorisme, dimana tidak mudah mengidentifikasi apakah kelompok teroris tersebut adalah lokal atau merupakan perpanjangan jaringan internasional. Apalagi persoalan terorisme penuh dengan muatan poliitis, sehingga menjadi sangat sensitif, masalah yang seharusnya menjadi masalah domestik dapat saja melebar menjadi masalah dengan negara tetangga atau bahkan menjadi masalah internasional.
  • Banyak Keterlibatan Pihak Ketiga. Terorisme dapat berkembang danmeluas karena adanya keterlibatan dan bantuan pihak ketiga, baik yang membantu secara langsung (state-sponsored terrorism) atau yang membantu secara tidak langsung. Bantuan pihak ketiga ini menjadi dilema tersendiri dalam menanggulangi persolaan terorisme internsional. Akan menjadi sangat sulit untuk menumpas terorisme ketika di banyak negara terorisme itu justru disponsori bahkan dipelihara, terutama untuk kepentingan-kepentingan tertentu negerinya.Dalam hubungan terorisme internasional, pertimbangan kepentingan nasional masing-masing negara akan tetap merupakan faktor penentu apakah sesuatu tindakan itu dianggap terorisme atau bukan.
  • Pesatnya Globalisasi dan Teknologi. Terorisme adalah salah satu bahaya yang menghantui proses globalisasi dunia. Dengan menipisnya batas-batas negara (borderless) seiring dengan proses globalisasi, transformasi budaya dan sebagainya sangat cepat terjadi dan sulit untuk disaring. Dalam kondisi seperti inilah terorisme sangat mudah menjamur, apalagi ditunjang kemajuan teknologi yang pesat, jaringan yang tercipta dengan mudah. Kemajuan teknologi canggih juga dimanfaatkan oleh kelompok terorisme untuk kegiatan operasionalnya seperti, pengiriman data, perluasan jaringan, kaderisasi, mempengaruhi dan menciptakan teror melalui media informasi, serta jalur pembiayaan operasi mereka.
  • Tujuan Politik Terorisme. Seperti yang telah disepakati secara umum bahwa terorisme selalu mempunyai tujuan-tujuan politik yang mana ditunjukkan melalui kegiatan terornya tersebut. Hal ini juga memberikan hambatan dalam menganalisa apa sebenarnya keinginan atau tujuan dari aksinya. Sementara korban teror terus bertambah, kebanyakan negara masih tidak dapat mengakomodir bahkan memahami keinginan pihak teroris yang selalu terselubung tersebut.

III. Upaya-upaya dalam Menanggulangi Terorisme Internasional

Pada dasarnya terorisme adalah merupakan masalah politik. Terlepas dari apakah penyelesaiannya dicari melalui cara-cara hukum, militer, atau negosiasi, sasaran utamanya adalah menghilangkan persoalan politik yang telah menimbulkan terorisme itu sendiri. Dan untuk dapat mencari akar masalah tentunya tidak mudah dan dibutuhkan upaya-upaya yang berkesinambungan dan dengan waktu yang panjang.
Penaggulangan terorisme global bukanlah persolaan mudah, disatu sisi tidak ada kesepakatan definisi yang diterima dan berlaku secara universal, disisi lain masing-masing pihak harus menanggulangi persoalan terorisme dengan hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan baru dengan pihak lain. Cara-cara kekerasan (militeristik) tidak akan menyelesaikan masalah, justru sebaliknya akan memancing emosi dan kenekatan kelompok teroris untuk melakukan teror yang lebih besar, dan otomatis korban-korban nonkombatan akan semakin berjatuhan.
Penanggulangan dengan mengadakan kerjasama yang lebih baik diantara negara-negara seperti lebih menjanjikan dalam kasus terorisme internasional ini. Bentuk penyelesaian unilateral seperti yang dilakukan oleh AS dalam kasus 11 September, bukan jalan yang terbaik. Tetapi kerjasama yang diinginkan disini adalah multilateral. Dimana kita juga harus bertoleransi dengan perbedaan makna (meaning) dalam memahami terorisme, seperti yang diyakini oleh perspektif konstruktifis. Sehingga solusi yang didapat akan lebih variatif dan mencakup banyak kepentingan didalamnya. Kemudian, membangun kerjasama , melakukan negosiasi, serta penekanan nilai-nilai demokrasi seperti yang paparkan dalam perspektif liberalis, juga akan membantu penyelesaian terorisme untuk proses yang panjang. Termasuk membangun tekanan-tekanan internasional yang cukup kuat terhadap organisasi-organisasi teroris dan yang mendukungnya untuk “memaksa” mereka menghentikan aktivitas terorisnya, namun tentunya dengan taktik dan cara-cara yang damai.
Strategi perdamaian dalam menanggulangi terorisme internasional yang ditawarkan, antara lain :
Pada Level Negara (domestik)

  • Merancang undang-undang antiterorisme, dengan terlebih dahulu menyepakati pengertian dasar dari terorisme, serta menyamakan visi dan misi dengan mengakomodir keragaman .
  • Merancang undang-undang yang mengatur dengan baik otoritas sipil terhadap militer, serta menjauhkan militer dari politik, untuk mencegah penggunaan terorisme sebagai alat mencapai tujuan politik kelompok tertentu.
  • Merancang politik luar negeri yang dilandaskan atas nilai-nilai perdamaian, demokrasi seperti kemanusiaan dan HAM, juga menekankan diplomasi dalam pencapaian politik luar negerinya. Hal ini untuk menghindari penggunaan cara-cara “kotor” dalam politik luar negeri, seperti penggunaan terorisme.
  • Memperkuat kerjasama perangkat atau institusi keamanan negara seperti tentara militer, polisi, badan intelegen, serta dengan departemen dan institusi sipil pemerintah, seperti Departemen Pertahanan.
  • Memperketat peredaran dana-dana pemerintah dengan transparan dan melakukan pemeriksaan dengan berkala terhadap setiap kegiatan ekonomi termasuk juga pengawasan terhadap pendanaan Non-Government Organizations (NGO) dan international NGO yang ada dalam wilayah negara.
  • Mempertinggi teknologi dalam fasilitas militer dan sipil untuk mengimbangi kemajuan teknologi dan informasi yang sangat pesat.
  • Mengawasi dengan baik perkembangan dan kegiatan-kegiatan LSM, dan institusi-institusi non pemerintah, serta membuat ikatan dengan jalan melakukan pertemuan-pertemuan khusus semacam diskusi dan sebagainya.
  • Dalam proses yang lebih panjang, menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dan otonomi baik dalam persoalan ekonomi, sumberdaya (resource), sistem pemerintahan, pendidikan dan pembangunan yang adil merata, untuk menghindari terciptanya perasan-perasan kecemburuan, ketidakadilan serta perasaan marginal oleh kelompok tertentu.


Pada Level Regional dan Internasional

  • Menciptakan kerjasama keamanan yang lebih global, seperti saling tukar informasi, bantuan dan kerjasama inteligen, juga bantuan militer dalam kondisi tertentu (jika diperlukan).
  • Membentuk rezim internasional yang khusus menangani persoalan terorisme, sehingga agenda kerjanya hanya terfokus pada masalah terorisme.
  • Melakukan kampanye nilai-nilai kemanusiaan, HAM dan demokrasi, bukan sebaliknya melakukan kampanye anti teroris yang hanya memancing kelompok-kelompok teroris berfikir lebih keras dalam menjalakan aksi-aksi terornya. Diharapkan dengan kampanya nilai-nilai kemanusiaan tersebut, setidak ada persamaan-persamaan yang tercipta seperti kesepakatan untuk menolak kekerasan yang dilakukan teroris.
  • PBB seharusnya lebih tegas dalam menindaklanjuti kasus-kasus terorisme yang memiliki bukti, sebagai kelanjutan dari konvensi-konvensi mengenai terorisme yang selama ini dikeluarkannya.
  • Membentuk badan-badan khusus PBB yang ditempatkan secara merata, untuk memantau kegiatan kelompok-kelompok radikal atau oposisi pemerintah suatu negara sekalipun, sehingga dapat dengan cepat mengetahui serta mengakomodir aspirasi dan tuntutan yang ada. Kemudian dapat menginformasikannya terhadap pemerintah setempat.
  • Yang paling penting adalah tetap harus ada penghargaan terhadap kekebasan, otoritas atau apapun yang berhubungan dengan kedaulatan negara dalam pola hubungan internasional, untuk menghindari sensitivitas dalam menyelesaikan persoalan terorisme khususnya.

Oleh Dewitri

K E S I M P U L A N

Pada intinya terorisme merupakan masalah politik, sehingga sasaran utama dalam menanggulanginya adalah menghilangkan persoalan politik yang telah menimbulkan terorisme itu. Motif politik dan sasaran nonkombatan membuat persoalan terorisme semakin sulit. Jaringan terorisme yang sangat luas melewati batas-batas negara dan gerakan yang semakin terorganisir dan sulit untuk diidentifikasi, adalah faktor yang memperkuat bahwa cara-cara militeristik dan tindakan unilateral menjadi sia-sia dalam menyelesaiankan terorisme.
Terorisme merupakan satu titik dari mata rantai politik global yang berlandaskan pada pertarungan kepentingan dunia di berbagai bidang. Dengan lingkaran politik global ini, negara-negara dunia tidak lagi dapat menutup mata, atau menghindar sekalipun dari persoalan terorisme. Terorisme internasional telah menjadi persoalan bersama dunia. Yang menarik adalah bahwa sangat sulit untuk memisahkan antara teror yang ditujukan untuk lokal dan teror yang menginginkan perhatian internasional. Sehingga dalam hal ini terorisme harus diselesaikan dengan hati-hati baik pada level negara/domestik mapun pada wilayah regional dan internasional.
Pada level domestik, masing-masing negara harus memperkuat persatuan domestik, dengan menciptakan kesepakatan dalam memaknai terorisme. Hubungan sipil-militer juga harus lebih harmonis dan dipertegas otoritasnya, sehingga terhindar dari penggunaan terorisme untuk kepentingan politik. Sementara pada level regional dan internasional kerjasama intelegen sangat dibutuhkan. Namun yang perlu digarisbawahi adalah penghormatan terhadap setiap kedaulatan negara, untuk menghindari sensitivitas dan overlaping dalam menanggulangi persoalan terorisme internasional.
Yang terpenting adalah strategi menghadapi terorisme internasional saat ini seharusnya dilandaskan pada persoalan bagaimana menciptakan keseimbangan global yang bersendikan perdamaian dan kemakmuran bersama antarbangsa dalam politik global dibandingkan dengan hanya sekedar unjuk kekuatan.

D A F T A R P U S T A K A

1. Alexander Wendt, “Anarchy Is What States Make of It; The Social construction of Power Politics,” (World Peace Foundation and the Massachusetts Institute of Technology, International Organitation, 46:2, Spring 1992.
2. Alex Schmid, “Political Terrorism: A Research Guide”, (New Brunswick, N.J. : Trans Action Books, 1984), seperti yang dikutip dalam Wlater Lacqueur, “Reflections on Terrorism,” foreign Affairs (Fall 1980), .
3. Andi Widjajanto, “Etika Perang dan Resolusi Konflik”, Global Jurnal Politik Internasional, No. 1 September, (Jakarta: yayasan Obor, 2000),
4. Bruce Hoffman, “Inside Terrorism”, (London: The orion Publishing Group Ltd, 1998)
5. Bruce M. Russet, “Preventing Violent Conflict through the kantiant Peace”, dalam “Preventing Violent Conflicts: Past Record and Future Challenges,” (Stockholm: Departmen of Peace and Conflict Research, Uppsala University, 1998), hlm. 249.
6.Christopher layne, “Kant or Cant: The Myth of The Democratic Peace,” International Security, Vol. 19, No. 2 (Fall 1994).
7. Edy Prasetyono, , “Identity in Constructivist International Relations,” sebagaimana dikutip dari Imanuel Adler, “Seizing The Middle Grown: Constructivism in World Politics,” (European Journal of International relations, Vol.3/3 (1997).
8. Grant Wardlaw, “Political Terrorism; theory, tactics, and counter-measures,” (Cambridge: Cambridge University Press, 1982)
9. A. Hasnan Habib, “Terorisme Internasional (1996)”, dalam “Kapita Selekta: Strategi dan Hubungan Internasional”, (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1997).
10. Hedley Bull, “Civil Violence and International Order”, Adelphi papers Nr.83, Part II: “Violence and International Security”, (The International Institute for Strategic Studies, 1971).
11. Immanuel kant, “Pepectual Peace”, (Indianapolis: Liberal Art Press, 1957 (first published 1795).
12. James Adams, “The financing of Terror: how the Groups That are Terrorizing the World Get the Money to Do It,” (New York: Simon & Schuster, 1986).
13. John J Mearsheimer, “The False Promise of International Institution,” International Security, No.3 : 1994/1995.
14. John M. Hobson, “The State and International Relations,” (Cambridge University Press, 2000).
15. Kompas, “Terorisme, Wajah dengan Dua Sisi”, (Jakarta, 2 April 2002).
16. Michael C. Doyle, “Ways of War and Peace: Realism, Liberalism, and Socialism,” (New York: W.W Norton and Company, 1997).
17. Paul Wilkinson, “Terrorism and The Liberal States”, (London: The Macmillan Press Ltd, 1977).
18. SM Koreshi, “New World Order: Western Fundamentalism in Action”, 1995, hlm 133.
19. Stephen Van Evera, “Hypotheses on Nationalism and War”, (International Security, Vol. 18, No. 4, Spring edition : 1994).
20. TB Ronny Rahman Nitibaskara, “State Terrorism”, (Jakarta, Harian Kompas, 2 Maret 2002).
21. United States Department of State, “Patterns of Global Terrorism: 1990”, (United States Department of State: April 1991).

About dewitri

A Lecturer, Researcher at Global Political Studies, and Founder of Center for American Affairs

Discussion

3 thoughts on “TERORIS SEBAGAI NON-STATE ACTOR BARU DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL

  1. Bonjour…

    salam kenal dari HI Unpad..

    di pesisir kota Bandung…

    amateur blogger nih…

    need visit 4 support..

    ditunggu..kunjungan kenegaraannya…

    Carpe diem!!!

    Posted by ardi HI Unpad | August 5, 2008, 10:20 am
  2. wah2 tulisan yang panjang bu, numpang lewat ajah ah.. peace ^_^V

    Posted by amirmubarak | December 6, 2008, 2:56 pm
  3. Saya akan pelajari masukan ini.

    Posted by Tato Suwarto | July 24, 2009, 8:03 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: