//
you're reading...
Amerika Serikat, Dewitri's coloum, Terorisme

Arah Politik Keamanan Amerika Pasca 11/9 untuk Asia Tenggara

Serangan 11 September 2001 dan perubahan kepentingan serta tujuan kebijakan pertahanan Amerika Serikat.

Serangan 11 September 2001 yang lalu telah terbukti memberikan efek yang luar biasa tidak hanya bagi Amerika Serikat (AS), tetapi juga terhadap perkembangan keamanan secara global. Tantangan keamanan dunia pasca perang dingin yang selalu didengungkan selama ini adalah munculnya AS sebagai negara dengan kekuatan unipolar. Dan sejak perang dingin berakhir, hegemoni AS di berbagai belahan dunia semakin terlihat.

Terminologi terorisme sendiri sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru. Bahkan jauh sebelum peristiwa 11/9 terjadi, Dick Cheney yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan AS dibawah Administratif Clinton (1993), telah membahas terorisme serta isu-isu lain seperti perdagangan narkotika dan obat bius, dan proliferasi senjata-senjata pemusnah massal  dalam strategi pertahanan regional-nya.    Artinya, meskipun terorisme telah lama dikenal sebagai sebuah ancaman terhadap keamanan dan kepentingan nasional, tidak membuat AS siap menghadapi serangan terorisme. Hal ini diperkuat dengan reaksi nyata baik pemerintah maupun publik AS yang terkejut  dalam peristiwa 11 September 2001, yang meruntuhkan gedung menara kembar WTC di jantung kota dan pusat finansial New York.

Sebuah pelajaran yang luar biasa besar dari peristiwa 11/9 adalah bahwa negara lemah (weak states) seperti Afganistan, mampu menjadi ancaman besar bagi kepentingan nasional negara yang kuat, seperti AS.[1]Apalagi ancaman yang kini dihadapi adalah kelompok-kelompok teroris internasional, sehingga AS harus memperkuat hubungan kerjasama dengan setiap negara terutama negara-negara yang masuk dalam kategori weak states. Karena kemiskinan, institusi yang lemah, dan korupsi dapat menyebabkan negara-negara lemah rentan terhadap jaringan teroris termasuk juga peredaran obat-obat terlarang.[2]

Memperkuat aliansi dan  kerjasama dengan setiap negara untuk mengalahkan teroris internasional adalah sangat penting. Namun upaya itu juga harus didukung dengan reformasi strategi keamanan negara serta maksimalisasi setiap kekuatan yang dimiliki. Kekuatan militer, pertahanan nasional, penegakan hukum, intelegen, dan upaya-upaya untuk mematahkan jalan dari pembiyaan operasi terorisme merupakan sebuah kesatuan yang harus dilakukan. Untuk itu AS

Peristiwa 9/11 telah memberikan guncangan psikologis bagi AS, sehingga perhatian AS akan keamanan negara (homeland security) secara total mengalami penyesuaian. Pemerintahan Bush saat ini sedang membangun kebijakan-kebijan baru dan strategi pertahanan nasional, berupaya menciptakan institusi keamanan baru, dan berusaha memenuhi sumber-sumber dana yang dibutuhkan untuk menanggulangi ancaman-ancaman terorisme. Hebatnya serangan teroris pada 11 September, dipadukan dengan karakter pemerintahan Bush yang neokonservatif menyebabkan kebijakan AS pasca 11/9 cenderung pada pendekatan militeristik dalam kampanyenya memerangi Osama Bin Laden, tersangka utama dalam peristiwa 11/9.

Strategi keamanan nasional AS pasca 11 September 2001

Beberapa saat setelah penyerangan terhadap gedung WTC dan Pentagon terjadi, AS langsung mengeluarkan laporan rutin Dapartemen Pertahanan AS, yaitu “Quadrennial Defense Review Report/QDR” (30 September 2001) dan setahun kemudian disusul dengan dikeluarkannya “The National Security Strategy/NSS” (17 September 2002) yang merupakan strategi pemerintahan Bush dalam menghadapi perubahan ancaman keamanan AS pasca 11 September 2001.

Perubahan cara pandang terhadap konsep keamanan serta transformasi strategi pertahanan terlihat jelas baik dalam laporan QDR 2001 maupun didalam NSS 2002. Jika pada masa sebelum Bush menjabat sebagai presiden, yaitu pada masa pemerintahan Bill clinton, kebijakan luar negeri AS lebih menekankan pada isu-isu ekonomi, penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), serta nilai-nilai demokrasi. Hal ini terlihat dalam “National Security Strategy” (1999), dimana Clinton merumuskan empat tugas besar bangsa AS, antara lain:[3]

  1. 1. To enhance America’s security,
  2. 2. To bolster America’s economic prosperity,
  3. 3. To promote democracy,
  4. 4. Promoting human right abroad.

Sementara dalam NSS 2002, presiden George W. Bush sangat menekankan persoalan-persoalan keamanan. Meskipun tidak secara eksplisit, kecenderungan Bush mengedepankan pendekatan militer dalam strategi keamanannya jelas terlihat. Dalam pidatonya di Westpoint, pada 1 Juni 2002, Bush mengemukakan tiga tugas besar AS kedepan, yaitu:[4]

  1. 1. We will defend the peace by fighting terrorists and tyrants.
  2. 2. We will preserve the peace by building good relations among great powers.
  3. 3. We will extend the peace by encouraging free and open societies on every continent.

Arah dan warna kebijakan AS memperlihatkan perubahan yang cukup menyolok. Peristiwa 11 September tersebut terbukti memiliki peranan yang besar dalam mengubah kepentingan dan tujuan politik luar negeri AS. Setidaknya seperti apa yang terlihat dalam Quadrennial Defense Review Report 2001 (QDR) yang dikeluarkan Deparment of Defense (Departemen Pertahanan AS) pada akhir September 2001 menunjukkan perubahan orientasi yang besar dalam tujuan-tujuan kebijakan pertahanan. Ada empat kebijakan (defense policy goals)[5] yang tercatat dalam laporan tersebut:

  • Assuring allies and Friends;
  • Dissuading future military competition;
  • Deterring threats and coercion against U.S. interests;
  • If deterrence fails, decisively defeating and adversary.

Dalam laporan QDR 2001, AS juga kembali menegaskan bahwa tujuan kekuatan bersenjata AS adalah untuk melindungi dan meningkatkan kepentingan nasional, serta jika strategi penangkalan mengalami kegagalan harus mampu melakukan perlawanan pada ancaman-ancaman terhadap kepentingan tersebut. AS memiliki kepentingan, tanggung jawab, dan komitmen terhadap dunia. Sebagai sebuah kekuatan global dalam masyarakat yang sangat terbuka, AS sangat dipengaruhi oleh trend, kejadian, dan pengaruh-pengaruh yang lain yang berasal dari luar teritorialnya. Oleh karenanya, AS memandang bahwa pembangunan postur pertahanan harus memperhitungkan kepentingan-kepentingan nasionalnya[6], antara lain:

  • Ensuring U.S. security and freedom of action, yang meliputi:

-          kedaulatan (sovereignity) AS, integritas teritorial (territorial integrity), dan kebebasan (freedom).

-          Melindungi warga negara AS baik yang berada di dalam dan luar negeri.

-          Perlindungan terhadap infrastruktur strategis AS.

  • Honoring international commitments,

-          keamanan dan kesejahteraan negara aliansi dan sahabat.

-          Menghalangi permusuhan yang mendominasi wilayah-wilayah strategis, khususnya Eropa, Asia Timurlaut, pesisir Asia Timur, dan Timur Tengah serta Asia Baratdaya.

-          Perdamaian dan stabilitas di dunia barat (west hemisphere).

  • Contributing to economic well-being, meliputi:

-          Vitalitas dan produktivitas ekonomi global.

-          Keamanan internasional atas laut, udara dan ruang angkasa, dan jalur komunikasi informasi.

Melihat penekanan isu-isu keamanan dan kentalnya nuansa militeristik dalam pendekatan strategy baru Bush, maka perkembangan baru dalam strategy keamanan nasional AS akan diikuti juga dengan transformasi dalam militer AS. Donald H. Rumsfeld, mentri pertahanan pemerintahan Bush, mengatakan bahwa Departemen Pertahanan AS harus memfokuskan perhatian pada upaya pencapaian enam tujuan program pengembangan transformasional (development of transfomational programs).[7] Keenam tujuan yang disebut Rumsfeld sebagai “six-step strategy” tersebut meliputi:

  1. Melindungi keamanan negara dan menjaga pangkalan-pangkalan AS di luar negeri.
  2. Menbangun dan mempertahankan kekuatan dalam medan-medan perang.
  3. Meniadakan tempat perlindungan bagi musuh dan memastikan bahwa tidak satu pun tempat di dunia ini yang dapat melindungi mereka dari penangkapan.
  4. Melindungi jaringan informasi dari serangan-serangan.
  5. Mempergunakan teknologi informasi untuk perhubungan antar berbagai kekuatan militer sehingga dapat bekerjasama dalam berperang, dan
  6. Mempertahankan kemudahan akses udara dan melindungi kemampuan (pertahanan) udara dari serangan musuh.

Dari pengalaman 11/9 dan ditambah dengan pengalaman dalam perang Afganistan yang lalu, pada akhirnya menciptakan kebutuhan akan perubahan dalam postur pertahanan AS dengan cara-cara diatas. Hal ini juga yang menyebabkan mengapa budget pertahanan 2003 telah dirancang untuk mengembangkan keenam tujuan tersebut yang membutuhkan dana yang signifikan. Diatas 5 tahun kedepan peningkatan pembiayaan yang diperkirakan untuk setiap poin dari progam tersebut adalah:[8]

Development of Transformational Programs
Program peningkatan
1. Programs to protect homeland security and overseas bases 47%
2. Programs to deny enemies sactuary 157%
3. Ensure long-distance power projection in hostile areas 21%
4. Programs to harness information technology 125%
5. Programs to attack enemy informations networks 28%
6. Programs to strengthen space capabilities 145%

*data diolah sendiri

Sekali lagi, Tragedi 11 September 2001 adalah sejarah besar bagi AS dan merupakan momentum untuk melakukan perubahan dalam strategi dan kebijakan luar negeri serta militernya. AS tidak hanya berupaya untuk menangkap Osama Bin Laden dan kelompok militannya yang dinyatakan AS sebagai pelaku serangan 11/9, lebih jauh AS berusaha mengajak masyarakat internasional untuk ikut serta dalam perangnya memerangi terorisme internasional. Kebutuhan AS akan kampanye ke berbagai belahan dunia, menyeret AS kembali pada mandala politik luar negeri yang ekspansionis, yang sarat kan kebijakan-kebijakan intervensionisme baik secara langsung maupun tidak langsung.

Meskipun demikian, guncangan psikologis yang diciptakan tragedi “black Tuesday”, membuat warga AS sangat ingin tahu mengapa serangan 11/9 dapat terjadi dan harus ada kebijakan pemerintah yang memberikan garansi bahwa peristiwa ini tidak akan terjadi kembali. Sehingga adalah hal yang natural jika “war on terrorism” menjadi kebijakan luar negeri dengan prioritas nomor satu bagi Amerika Serikat.[9]

Kampanye “War Against Terrorism” dan implikasinya terhadap Asia Tenggara

Sesaat setelah serangan 11 September 2001 terjadi, dihari yang sama presiden George W. Bush langsung membuat pernyataan ungkapan keprihatinan dan kekecewaannya atas peristiwa tersebut. Dalam pidatonya ia mengatakan bahwa serangan tersebut bukan hanya menyerang Amerika Serikat tetapi juga jantung dan jiwa peradaban dunia sehingga masyarakat global harus mampu melawan sebuah perang baru yang berbeda. [10]

Tekad AS memerangi terorisme bukanlah sebuah ungkapan kemarahan semata. Kesungguhan AS dalam hal ini terlihat jelas ketika AS menjadikan “war against terrorism” sebagai salah satu bagian dari Strategi Keamanan Nasional AS 2002 (National Security Strategy/NSS). Dan upaya AS memberantas terorisme ini tidak terbatas pada wilayah teritorial AS saja, tetapi juga diseluruh penjuru dunia, dimana kelompok-kelompok militan dan teroris bersembunyi. Afganistan bukanlah satu-satunya wilayah dimana AS berusaha menangkap dan menghancurkan kelompok taliban dan Al-Qaeda. Tetapi ribuan kelompok teroris yang terlatih secara militer dan sebagian besar diantaranya merupakan jaringan Al-Qaeda, telah tersebar di berbagai kawasan seperti belahan benua Amerika utara dan selatan, Eropa, Afrika, Timur Tengah, serta Asia.[11]

Hal tersulit yang ditemukan dalam perang melawan terorisme adalah untuk menemukan musuh. Karena musuh disini bukan lagi negara, tetapi kelompok-kelompok orang yang membentuk jaringan-jaringan teroris. Untuk itu AS menegaskan bahwa dibutuhkan kerjasama yang baik antar negara dan kawasan agar kampanye ini menjadi efektif.[12]

Akan tetapi, meyakinkan dunia bahwa “war against terorrism” juga merupakan upaya AS untuk menciptakan keamanan dan perdamaian masyarakat internasional yang lebih baik, bukanlah hal yang mudah. Penyebab utamanya adalah karena terjadi perdebatan diantara negara-negara mengenai terminologi terorisme itu sendiri, termasuk pro dan kontra mengenai kategori kelompok-kelompok yang ditetapkan sebagai teroris internasional.

Oleh karena itu AS memandang perlu mengadakan perang terhadap pemikiran-pemikiran untuk memenangkan pertempuran melawan terorisme internasional. Cara-cara yang akan dilakukan AS meliputi:[13]

  • Dengan mempergunakan pengaruh besar AS dan bekerjasama dengan negara-negara sahabat dan sekutu, Menegaskan bahwa seluruh tindakan terorisme adalah “haram” sehingga terorisme akan dipandang setara dengan perbudakan, pembajakan, serta pembunuhan masal. Dengan demikian tidak ada negara yang dapat menghargai atau mendukung prilaku teroris, sebaliknya harus ditentang.
  • Mendukungi pemerintahan moderat dan modern khususnya dikawasan dengan penganut mayoritas muslim, untuk menjamin bahwa tidak ada tempat dimana kondisi dan ideologi yang membantu kemajuan perkembangan terorisme
  • Mengurangi kondisi-kondisi yang menimbulkan terorisme dengan cara membuat masyarakat internasional untuk fokus terhadap sumber-sumber yang menimbulkan kondisi tersebut
  • Mempergunakan diplomasi publik yang efektif untuk memajukan aliran informasi yang bebas untuk membangkitkan harapan-harapan dan aspirasi kebebasan dalam lingkungan yang ruled by the sponsors of global terorism.

Kemampuan AS dalam menciptakan perspektif global mengenai ancaman teroris, diikuti dengan keprihatinan dunia terhadap serangan 11 September, adalah modal yang besar bagi AS untuk dapat menekan negara-negara agar mendukung dan dapat bekerjasama dalam memberantas terorisme, atau yang disebut AS sebagai “global war on terrorism”. Dalam hal ini AS dipastikan meminta setiap negara untuk dapat aktif dalam memberantas terorisme. Bahkan AS siap memastikan kekuatan militernya untuk membantu setiap upaya memerangi terorisme.

Kebijakan AS untuk memimpin perang melawan terorisme sepertinya semakin berhasil dengan dikeluarkannya resolusi DK PBB No.1373 Tahun 2001. Resolusi tersebut memuat langkah-langkah dalam menanggulangi terorisme dan mendukung tindakan pencegahan dan pemberantasan terorisme. Dengan demikian, AS semakin memiliki kemudahan dalam mendapatkan akses untuk menghadirkan militernya di luar negeri dengan dalih terorisme.

Hal inilah yang kemudian menjadi kekhawatiran banyak negara, terutama mereka yang tidak cukup kuat untuk menolak penetrasi militer AS kedalam wilayahnya. Seperti yang selalu ditekan pemerintah AS bahwa perang ini tidak berhenti sampai disini (afghanistan), maka kecenderungan pasca perang di Afghanistan dan Iraq adalah melanjutkan dengan memberikan perhatian terhadap aktivitas terorisme di belahan lain dunia, dalam hal ini berdasarkan dokumen dan rekaman kaset video yang ditemukan dalam markas Al-Qaeda di Afghanistan.[14]

Asia Tenggara merupakan kawasan yang sangat merasakan dampak langsung dari langkah-langkah AS tersebut. Karena tidak lama setelah AS menyerang Afghanistan, pejabat pemerintahan Bush mengumumkan: adanya upaya Osama Bin Laden dan pengikutnya untuk memperluas kegiatan-kegiatan mereka [di Asia Tenggara], tidak hanya di filipina, tetapi juga di Singapura dan Indonesia.[15] Berbagai media cetak AS juga banyak mengeluarkan artikel mengenai potensi teror dari gerakan-gerakan kelompok Islam radikal yang berkembang dengan subur di Asia Tenggara.

Implikasi lebih jauh yang dirasakan Asia Tenggara adalah ketika PBB resmi menyatakan bahwa kelompok “Jamaah Islamiah” digolongkan sebagai organisasi teroris internasional. Keputusan PBB ini tentu saja sangat mempengaruhi Asia Tenggara, dimana selama ini AS selalu menekankan bahwa Jamaah Islamiah merupakan perpanjangan tangan Al-Qaeda, dan jaringannya menyebar di Malaysia, Singapura, serta Indonesia. Sehingga AS mempunyai kekuatan untuk menekan pemerintahan negara-negara Asia Tenggara agar lebih aktif bekerjasama dalam memberantas terorisme seperti yang diinginkan AS.

Pada akhirnya “War on Terrorism”, menjadi instrumen AS untuk dapat menghadirkan kekuatan militernya diluar teritorialnya. Khususnya bagi Asia Tenggara, indikasi menjadi “second front” dari perang melawan terorisme semakin terlihat jelas. AS telah menempatkan Asia Tenggara menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan luar negeri-nya setelah sekian lama kawasan ini menghilang dari layar radar AS. Sebagai kawasan dengan tingkat prioritas kepentingan yang tinggi, maka AS perlu memastikan kehadiran kekuatan militernya di Asia Tenggara untuk menjaga kepentingan-kepentingan tersebut.

Kehadiran militer Amerika Serikat di Kawasan Asia Tenggara

Sejak serangan 11 September 2001 terjadi, AS telah menyatakan keseriusanya dalam memberantas terorisme internasional. Setidaknya hal ini dapat jelas terlihat dalam laporan Quadrennial Defense Review (QDR) 2001, yang dikeluarkan dua minggu setelah serangan terjadi, mengalami perubahan dalam strategi dan arah kepentingannya terutama dalam meningkatkan kemampuan militernya untuk memberikan perlindungan keamanan warga negara AS.

Cara pandang AS terhadap konsep keamanan secara otomatis juga berubah. AS tidak dapat lagi membanggakan kompleksitas institusi keamanan domestiknya yang selama ini dianggap terlengkap dan tercanggih di dunia, pada kenyataannya tidak memberikan garansi keamanan apa pun, terutama dari ancaman yang bersifat asimetris (non-state actor). Pemikiran yang kemudian mendorong AS menitikberatkan pengembangan militernya pasca 11 September adalah bahwa dilihat dari perpektif militer, serangan yang terjadi dengan mudah tanpa resistensi yang berarti dari pihak  yang berwenang di AS pada saat itu telah memperlihatkan kelemahan intelejen dan sistem pertahanan AS.

Dengan ditetapkannya Al-Qaeda sebagai tersangka utama serangan 11 September dan resmi ditetapkannya Jemaah Islamiah (JI) sebgai jaringan Al-Qaeda, menjadi legitimasi AS untuk memberantas jaringan terorisme secara global. Maka tidak ada lagi yang dapat menghentikan perluasan kehadiran militer AS di Asia Tenggara, dimana AS mengklaim Asia Tenggara didiami banyak kelompok/jaringan  Al-Qaeda serta sangat kawasan yang subur bagi pertumbuhan dan perkembangan teroris. Bahkan secara tidak langsung, sejak PBB belum menetapkan JI sebagai jaringan Al-Qaeda, AS telah lebih dahulu menetapkan kawasan Asia Pasifik sebgai prioritasnya untuk melawan terorisme internasional dengan program yang disebut “United States-Pacific Command (USPACOM)”.[16]

Terlepas dari kebenarannya yang masih menjadi kontroversi, ditemukannya dokumen-dokumen mengenai adanya rencana operasi serangan teroris secara serentak terhadap sejumlah fasilitas diplomatik dan militer AS di Singapura, Filipina, Malaysia dan Indonesia telah meningkatkan kehadiran militer AS di kawasan Asia Tenggara. Usaha keras AS untuk dapat menghadirkan militernya, memberikan bantuan-bantuan militer, bahkan tekanan agar negara-negara Asia Tenggara dapat secara aktif  bekerjasama dengan AS, memperlihatkan kecenderungan  bahwa kawasan ini merupakan fron kedua perang terhadap terorisme setelah Afghanistan?.

Asia Tenggara sebagai “The Second Front”

Dibawah spanduk “global war on terrorism”, pemerintahan presiden Amerika Serikat (AS)  George W. Bush mulai mendorong kepala pemerintahan negara-negara Asia Tenggara untuk bekerjasama dengan AS. Ada pendapat yang berkembang, bahwa kemunduran pengaruh AS di kawasan Asia Tenggara selama beberapa dekade sebelumnya melatarbelakangi pemikiran untuk menghadirkan kembali militernya di kawasan ini. Namun yang pasti, setelah serangan militer pertama dimulai dengan menyerang Al-Qaeda dan rezim Taliban di Afghanistan pada 7 Oktober 2001, dan spekulasipun dengan cepat menggunung, bahwa operasi-operasi selanjutnya akan segera dilakukan di tempat lain. Hal ini muncul tidak lama setelah Asia Tenggara disebut-sebut sebagai “Second Front in the war on terrorism”.[17]

Ada beberapa alasan yang tidak mungkin dilepaskan mengapa Asia Tenggara menjadi fokus AS dalam memberantas terorisme, antara lain:[18]

  1. Seperti yang diberitakan, ada koneksitas antara Asia Tenggara dengan serangan 11 September. Beberapa pembajak, termasuk petinggi-petingginya yaitu Mohhammad Atta dan Zacarias Moussaoui yang sejauh ini diklaim AS memiliki keterlibatan  dengan serangan 11 september, dimana mreka diketahui telah mengadakan pertemuan di kuala Lumpur untuk membicarakan rencana-rencana mereka.
  2. Sebelum serangan 11 September terjadi, AS telah memperingatkan mengenai operasi kelompok-kelompok militan Islam radikal di kawasan Asia Tenggara, termasuk beberapa diantaranya berhubungan langsung dengan jaringan Al-Qaedah. Antara lain Al-Ma’unah (Malaysia), Laskar Jihad (Indonesia), beberapa cabang Moro (Filipina).
  3. Asia Tenggara adalah rumah dari umat Muslim, dimana Indonesia dan Malaysia mayoritas penduduknya adalah Muslim. Dengan Jumlah penduduk yang besar, batas-batas wilayah yang rawan serta lemahnya institusi negara, membuat AS telah lama mengindentifikasi Kawasan ini  potensial menjadi surganya teroris.

Dengan ketiga faktor diatas, kemudian dengan peristiwa Bom Bali-Indonesia, 12 Oktober 2002, memperkuat kesan bahwa Asia Tenggara akan menjadi kawasan penting dalam perjuangan melawan para militan Islamis.[19] Rizal Sukma mengemukan beberapa faktor mengapa diskursus mengenai kemungkinan Asia Tenggara menjadi “the second front” dari perang melawan terorisme muncul kepermukaan:

  1. Adanya fakta bahwa Asia Tenggara merupakan kawasan dnegan jumlah penduduk muslim yang sangat signifikan. Bahkan Indonesia merupakan sebuah negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Fakta ini kemudian dikaitkan dengan adanya pandangan bahwa kebanyakan dari teroris dan kelompok-kelompok militan identik dengan ideologi islam radikal. Sehingga ketika kemunduran kondisi ekonomi dan sosial yang dialami Asia Tenggara pasca krisis ekonomi serta kerusuhan politik yang terjadi di indonesia, menciptakan lingkungan yang sangat ideal bagi pertumbuhan dan perkembangan aktivitas teroris, kelompok radikal, serta kelompok-kelompok separatisme.
  2. Eksistensi pergerakan kelompok separatis di Asia Tenggara ini mendorong kemungkinan hadirnya terorisme dan jaringan teroris di sekitar daerah pusat gerakan tersebut terjadi.
  3. Meningkatnya peran serta pengaruh kelompok-kelompok islam militan di Indonesia {Laskar Jihad, Fron Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)}, Malaysia {Kumpulan Mujahidin Malaysia (KMM)}, dan Singapura {Jemaah Islamiah (JI)}.
  4. Berkenaan dengan 3 faktor diatas, diperkuat dengan ditangkapnya orang-orang dari kelompok-kelompok tersebut yang disinyalir memiliki keterlibatan dengan aktivitas terorisme, semakin meyakinkan bahwa adanya jaringan terorisme di Asia Tenggara.
  5. Ancaman-ancaman teroris di kawasan Asia Tenggara yang terus meningkat acapkali memperlihatkan sentimen anti-amerika dikalangan komunitas muslim setelah peristiwa 11 September dan serangan militer AS ke Afghanistan.[20]

Sampai saat ini perdebatan mengenai diskursus ini masih terus bergulir dalam komunitas akademik, media serta diantara pemerintah, karena keberadaan jaringan Al-Qaeda di Asia Tenggara juga masih diperdebatkan.[21] Reaksi negara-negara Asia Tenggara dengan kebijakan “global war against terrorism” memang sangat variatif. Sementara Filipina dan Singapura begitu antusias bekerjasama dan memberikan fasilitas bagi kehadiran militer AS dikawasannya, beberapa negara lain justru masih ragu-ragu untuk bekerjasama. Reaksi yang tidak begitu menggembirakan diperlihatkan pemerintah Indonesia. Meskipun Indonesia bersimpati atas tragedi 11 September 2001, tidak menjadikan Indonesia secara terbuka mendukung perang terorisme-nya AS yang dimulai dengan serangan ke Afghanistan.

Tekanan yang dilakukan AS terhadap Asia Tenggara untuk bekerjasama dengan AS memberantas terorisme di kawasan ini sepertinya akan terus meningkat. Meskipun tidak banyak bukti yang cukup, AS tetap mengklaim bahwa jaringan Al-Qaeda telah menyebar luas di kawasan ini sehingga perlu kerjasama yang baik untuk memberantasnya. AS juga terus meyakinkan bahwa kehadiran militer AS di Asia Tenggara menjadi signifikan untuk membantu menciptakan dan menjaga keamanan di kawasan  ini.

Pentingnya kawasan Asia Tenggara bagi AS sebenarnya mulai diperbincangkan kembali sebelum serangan 11 September terjadi. Beberapa tahun kebelakang kelompok tink-tank AS telah banyak mendiskusikan perlunya intervensi AS yang lebih agresif ke kawasan Asia Tenggara.[22] Seperti beberapa argumen penting dalam laporan penelitian yang dikeluarkan pada Mei 2001 oleh akademisi bekerjasama dan secara resmi dibawah pengawasan Dewan Hubungan Luar Negeri (Council on Foreign Relations). Laporan ini memberikan memorandum untuk Bush, antara lain disebutkan: “ saat ini merupakan momen yang tepat bagi pemerintahan Anda untuk memfokuskan perhatian pada  kawasan ini yang selama ini acapkali menghilang dari layar radar kita, yang ujung-ujungnya selalu menjadi bahaya (peril) terhadap kepentingan kita”.[23]

Meskipun tidak pernah ucapkan secara terusterang, indikasi AS dibawah pemerintahan Bush untuk membuka “a second front” di Asia Tenggara, bukanlah sebuah kebetulan maupun respon atas adanya ancaman serius terhadap AS. Serangan 11 September telah dipergunakan oleh Gedung Putih (the White House) dan Pentagon untuk mendongkrak kembali penurunan kehadiran militer AS di Asia Tenggara dan untuk lebih agresif lagi mengejar kepentingan ekonomi dan strategis AS di kawasan ini.[24]

Intinya, Global war on terrorism, terbukti menjadi sebuah instrumen parlemen yang baik sekali untuk memperluas kehadiran militer AS di Asia Tenggara tanpa menggubris sikap permusuhan yang diperlihatkan penduduk lokal. Dibawah tekanan besar Washington, para pemimpin didesak untuk memberikan dukungan, termasuk penggunaan tempat-tempat untuk staging militer dan pangkalan militer dan jaminan atas hak pemakaian ruang udara untuk loncotan AS ke Afghanistan.[25]

Indikasi proyeksi peningkatan militer AS di Asia Tenggara

Indikasi peningkatan kehadiran militer AS di Asia Tenggara dapat dilihat dari tersedianya beberapa fasilitas militer yang diberikan oleh negara-negara Asia Tenggara untuk kepentingan AS. Fasilitas-fasilitas tersebut meliputi kekuatan darat, (seperti penempatan pasukan, daerah latihan, dan logistik), pelabuhan (fasilitas dok, dan kunjungan  kapal perang), penggunaan fasilitas ruang udara dan transit, serta kegiatan inteligen.

Kekuatan Darat

Secara umum Asia Tenggara mendukung usaha AS dalam rangka perang memberantas terorisme. Hanya saja bentuk dukungan yang diberikan terlihat sangat variatif. Jika Filipina dengan konkrit menerima pasukan AS ke wilayahnya meskipun dengan dalih “joint exercise”, Singapura juga memberikan fasilitas yang luar biasa bagi kapal perang AS di pelabuhannya, sebaliknya beberapa negara seperti Malaysia dan Indonesia masih ragu-ragu untuk bersikap demikian.

Perluasan kehadiran militer AS di daratan Asia Tenggara pasca 11 September sepertinya dimulai dengan pengerahan pasukan AS ke Filipina dalam program Baliktan 02-1. Akhir January 2002, AS mulai menyebarkan tentaranya ke Filipina dengan jumlah kurang lebih 660 personel yang terdiri atas 160 orang pasukan khusus (dimana 85 orang diantaranya dipersiapkan untuk melatih tentara Filipina dengan level sersan), ditambah dengan 500 personel untuk support dan teknisi.[26] Program “Balikatan 02-1” ini menindaklanjuti kesepakatan Filipina-AS untuk mengadakan “training exercise” selama kurang lebih 6 bulan di pulau Basilan, tempat dimana kelompok pemberontak Abu Sayyaf beroperasi.

Meskipun Presiden Filipina: Gloria Macapagal Arroyo bersikeras bahwa kedatangan pasukan AS dalam rangka memberikan training serta latihan militer dan bukan untuk membantu mengalahkan kelompok pemberontak, dalam perkembangannya jelas terlihat bagaimana AS memainkan peran operasional yang lebih penting dalam mencari, merusak misi, serta “memerangi” Abu Sayyaf .[27]

Pengerahaan pasukan AS ke negara ini sepertinya terus dilakukan. Pada tanggal 21 Maret 2002, Sekretaris pertahanan Filipina: Angelo Reyes mempublikasikan  bahwa operasi-operasi bersama dengan AS akan dilaksanakan di kawasan utara Filipina. Dalam latihan “Balikatan 02-2” ini  melibatkan 2100 tentara Filipina. Menurut Reyes, pada akhir 2002 total kehadiran tentara AS berjumlah kurang lebih 5000 personil.[28]

Sejumlah kerjasama yang dilaksanakan Filipina-AS seperti “Visiting Force Agreement”, “Rep.Philippines-U.S Military Assistance” dan “Mutual Defense Treaty”, menimbulkan kebutuhan akan ikatan hubungan kerjasama yang lebih formil. Dalam rangka mengejar legalitas tersebut, maka pada 21 November 2002, Departemen Pertahanan Nasional Filipina dan Departemen Pertahanan AS menandatangi kesepakatan  yang disebut dengan “Mutual Logistic Support Agreement (MLSA)”.[29] MLSA ditujukan untuk pertukaran dukungan, suplai, dan servis logistik militer selama latihan bersama berlangsung dan untuk memperkuat efektifitas operasi militer kedua belah pihak. Perjanjian ini berlaku selama lima tahun dan harus dilakukan review oleh kedua belah pihak, minimal setahun sebelum perjanjian ini berakhir.

Dengan kesepakatan MLSA, AS menjadi lebih mudah dalam mendatangkan pasukannya. Awal Febuari 2004, kembali 700 orang personel militer AS tiba di pelabuhan bebas Subic Bay untuk mengikuti program latihan bersama Balikatan yang rencananya akan digelar di kawasan Clark – Pampanga, pelabuhan Magsaysay-Nueva Ecija, Ternate – Civite, teluk dingalan-Aurora, kepulauan Spartly, Palawan dan Batanes mulai tanggal 23 Febuari – 4 Maret 2004.[30]

Fasilitas Pelabuhan

Secara formal, AS tidak lagi memiliki pangkalan laut permanen di Asia Tenggara setelah Subic Bay ditutup. Subic Bay merupakan mata rantai yang vital bagi  Angkatan Laut AS  karena menghubungankan kawasan-kawasan Samudra pasifik dan Samudra Hindia sehingga lokasinya menguasai Laut Cina Selatan dan selat-selat Indonesia. Demikian penting nilainya, sehingga saat masalah pangkalan ini mulai timbul, AS segera melakukan analisis untuk kemungkinan “penggantinya”.[31] Kawasan yang disebut dalam daftar ini antara lain: Cockburn Sound, Jakarta, Guam, Kaohsiung, Sattahip dan Singapura.[32]

Fasilitas militer untuk kekuatan laut AS saat ini lebih banyak diperoleh dari Singapura. Setelah Subic, intensitas kerjasama Angkatan Laut  AS dengan Singapura. Perkembangan setelah September 2001 beberapa negara seperti  Filipina, Indonesia, dan Vietnam juga ikut memberi fasilitas militer yang bervariasi untuk AS.

Pada tanggal 31 Agustus 2002 kantor berita Antara memberita bahwa walikota Bitung, Milton Tansil  dan konsultan AS: Vincent A. Lacelly, menandatangani kesepatakatan untuk membangun pelabuhan (dockyard) bagi kapal-kapal perang AS di Bitung, Sulawesi Utara. Proyek tersebut akan menelan biaya Rp 3 trilyun dan diharapkan dapat beroperasi pada tahun 2005 nanti.[33]

Yang menarik adalah acara penandatangan disaksikan oleh atase pertahanan AS untuk Indonesia: Rick Marthines. Pembangunan proyek pelabuhan tersebut akan melibatkan 2500 tenaga kerja lokal dan 250 pekerja AS. Konsultan proyek, Lacelly, mengatakan Bitung dipilih karena lokasinya yang sangat strategis dimana secara geografis sangat cocok untuk berlabuhnya kapal. Lacelly juga mengatakan bahwa pemerintah AS dan Kongres AS telah memberikan persetujuannya bagi pembangunan proyek tersebut. Semula proyek tersebut akan dibangun di Ghuam, tetapi kemudian digeser ke Bitung. Ia menambahkan pembangunan fasilitas itu awalnya akan dibangun sejak 1992, tetapi tertunda akibat ditutupnya pangkalan AS di Filipina (Subic dan Clark).

Sementara menurut atase Mathines, AS selama 10 tahun terakhir telah mencari tempat yang cocok untu membangun fasilitas dok kapal. Ia juga mengemukakan bahwa fasilitas di Bitung tersebut akan menjadi pusat perbaikan bagi kapal-kapal perang dan kapal-kapal komersial AS, beberapa negara Eropa, Jepang, Australia dan Indonesia. Sedangakan walikota Tansil mengatakan bahwa keberadaan fasilitas dok di Bitung ini diharapkan memiliki dampak multifungsi yang membantu bagi ekonomi masyarakat setempat.

Namun berita tersebut diklarifikasi oleh kedutaan besar AS di Indonesia (4 September 2002) dengan mengatakan bahwa fasilitas Bitung adalah swasta, usaha komersial dan bukan merupakan proyek pemerintah AS. Maksud dan tujuan proyek tersebut tidak berhubungan dengan pemerintah AS. Sedangkan kedatangan atase pertahanan AS di upacara penandatanganan MOU (Memorandum of Understanding) adalah sebagai seorang tamu undangan, bukan sebagai saksi dan tidak memiliki peran resmi di acara tersebut.[34]

Sedangkan Singapura dukungan logistik yang cukup besar bagi militer AS dengan menyediakan akses pangkalan bagi pesawat dan kapal-kapal laut AS.[35]Hubungan militer antara Singapura dan AS terhitung meningkat, meskipun tidak ada perjanjian aliansi diantaranya. Sejak Maret 2001, pemerintah Singapura telah memberikan fasilitas tempat bagi kapal perang AS  di pangkalan Angkatan Laut Changi – Singapura, yang mulai dibangun seluas 86 hektar diatas selat Malaka yang merupakan jalur laut tersibuk di dunia.[36]

Secara umum, fasilitas dok kapal AS di Changi-Singapura dan fasilitas dok kapal perang yang masih kotroversi di Bitung menjadi sangat signifikan dalam mengejar kepentingan AS baik secara ekonomis maupun kepentingan strategis AS, terutama akibat ditutupnya pangkalan Subic dan Clark-Filipina (1992).

Dukungan lain datang dari Thailand dan Vietnam. Berdasarkan laporan dari para diplomat AS, pemerintah Thailand pada prinsipnya telah setuju untuk mempersilahkan AS untuk menyimpan persediaan logistiknya di pangkalan laut Thailand.[37] Demikian pula halnya Vietnam. Kerjasama lebih konkrit sudah mulai dilakukan Vietnam dan AS. Pada 19 November 2003, Kapal perang AS tiba di pelabuhan Sai Gon, kota Ho Chi Min – Vietnam.[38] Kedatangan kapal “USS Vandergrift” ini merupakan kunjungan pertama kapal perang AS ke Vietnam sejak 1975. Persiapan pemerintah Vietnam dalam menyambut kunjungan ini menghabiskan waktu lebih dari 18 bulan, untuk mengatur sejumlah  birokrasi di pemerintahan Vietnam yang memberatkan kedatangan kapal perang ini . Hal ini tentu saja merupakan signal adanya keinginan untuk menciptakan kerjasama militer diantara kedua negara.[39]

Fasilitas Penggunaan Ruang Udara

Dalam waktu singkat, perang melawan terorisme yang dikumandangkan AS telah menghasilkan banyak simpati dan dukungan. Untuk kekuatan Udara, dukungan yang diberikan negara-negara Asia Tenggara masih sekitar penggunaan ruang udara. Pemerintah Filipina mengizinkan AS untuk mempergunakan wilayah udara Filipina termasuk penggunaan lapangan udara untuk keperluan transit dalam upaya menciptakan perdamaian dunia.[40] Dan Filipina tercatat sebagai salah satu negara yang menyediakan tempat (staging) bagi pesawat-pesawat tempur AS dalam perang AS dan koalisinya ke Irak/Aghanistan (2001).

Sementara itu, Indonesia temasuk negara yang masih kurang kooperatif dalam memenuhi keinginan-keinginan AS berkenaan dengan perang melawan terorisme. Sehingga dukungan yang ditunjukan Indonesia selama ini terbilang sedikit. Dalam kunjungan President Indonesia Megawati ke Washington D.C. pada 19 September 2002, Ia menyampaikan rasa simpatinya atas peristiwa 11 September yang menimpa AS kepada Presiden Bush, dan mendukung tindakan AS untuk memberantas jaringan terorisme. Selanjutnya Indonesia juga menawarkan kerjasama, termasuk memberikan hak terbang bagi pesawat AS di wilayah udara Indonesia dalam rangka mendukung perang melawan terorisme.[41]

Tidak berbeda dengan Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam juga tidak  terlalu aktif dalam memberikan fasilitas militer bagi AS. Padahal AS sempat meminta Malaysia untuk menjadikan Kuala Lumpur sebagai tempat “Regional Training Centre to Counter Terrorism” dia Asia Tenggara, yang menjadi program yang sedang direncanakan AS.[42] Ironinya Malaysia tergolong berani tegas menolak kehadiran militer AS di kawasan Asia Tenggara, terutama di Indonesia.[43]

Sementara itu, sejak 11 September Thailand berkoordinasi secara penuh dengan AS dalam memberantas terorisme dengan memberi akses-akses untuk fasilitas militer, memberikan izin menggunakan ruang udara Thailand,  membuat pernyataan-pernyataan resmi/formal yang mendukung, bekerjasama dalam pertukaran informasi, serta untuk keperluan invesitigasi terorisme innternasional, Thailand mengizinkan lapangan udaranya untuk transit pesawat AS. (Dennis Blair,  5 Maret 2002)


[1] The National Security Strategy of The United States of America, 2002, hal.1

[2] Ibid.

[3] NSS, Log.Cit., hal. 50

[4] http://www.usinfo.state.gov,  diakses tanggal 2 September 2003

[5] U.S. Department of Defense, Quadrennial defense Reriew: Defense Strategy 2001, hal.11

[6] Ibid, hal.2

[7] Donald H. Rusmfeld, “Tranforming the Military, Foreign Affairs, Mei/Juni 2002, hal.26

[8] Ibid, hal.26

[9] Collin Powel, A Strategy of Patnership, Foreign Affairs, January/February 2004, hal.22

[10] Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, “Kampanye AS dan Dunia Internasional untuk mengakhiri Terorisme global”, (Washington D.C: Departement Of State, 2001), hal. 8

[11] NSS, hal.5

[12] NSS, hal.6

[13] NSS, hal.6

[14] Sheldon W. Simon, “Southeast Asia and the U.S. War on Terrorism”, laporan untuk pertemuan ke-23 Simposium Pasifik, National Defense University, Washington D.C, 21-22 Feburai 2002, hal. 27, dapat dilihat di http://www.nbr.org/publications/analysis

[15] Joseph Gerson, “The East Asian Front of World War III”, Desember 2001/Januari 2002, di http://www.afsc.org/pwork/0112/011214.htm.

[16] States Department trancript of press briefing, “U.S. – Pacific Chief says Combating Terrorism in Asia-Pacific”, Washington D.C, 5 Mart 2001, di http://www.usinfo.state.com

[17]Engel, Mathew. “US may turn attention to far east terror groups”, The Guardian, 11 Oktober 2001

[18] David Capie & Amitav Acharya, “A Fine Balance: US Relations with Southeast Asia since 9/11, December 2002, hal. 5-6,  di http://www.ceri-sciences-po.org

[19] Ibid, hal. 6

[20] Rizal Sukma, “The Second Front Discourse: Southeast Asia & The Problem of Terrorism”, dalam Asia Pacific Security: Uncertainty in a Changing World Order” (Kuala Lumpur, 2002), hal. 78-80

[21] Ibid

[22] Peter Symons, “Why has Southeast Asia become the second front in Bush’s War on Terrorism”?, di http://www.wsws.org/articles/2002/apr2002/asia-a26.html diakses 8 Mart 2004/6:38pm

[23] The United States and Southeast Asia: A Policy Agenda for the New Administration, Mei 2001, hal.1

[24]Ibid, Peter Symons

[25] Ibid.

[26] Shedon W. Simon, “Southeast Asia and The War on Terrorism, dalam Managing Security Challenges in Southeast Asia, NBR Analysis: Vol.13, 4 July 2002 (The National Bureau of Asian Research: Washington D.C., 2002), hal. 32

[27] John Roberts, US “Training exercise” in the Philippines sets stage for Broader military operations, 15 Maret 2002, di http://www.wsws.org/articles/2002/mar2002/phil-m15.shtml

[28] Philippine – U.S. diplomatic Relations since 9-11, di http://www.cooperativeresearch.org/wot/general/usmilitayinvolvementphilippines.html

[29] Juliet L. Javellana, MLSA denouced as New Bases Pact, 30 Juli 2002, di http://www.mangossubic.com/local  news  06.htm, diakses 30 Maret 2004

[30] Minerva Zamora, Spokesman for Balikatan Sets Strict Media ‘Rules’, 22 Febuari 2004, di http://www.mangossubic.com/local  news  current.htm, diakses  30 Maret 2004

[31] Hasnan Habib, hal.77

[32] Ibid.

[33] US to Build Naval Dock in Indonesia, di http://www.english.peopledaily.com.cn/200209/01/eng20020901  102419.ahtml

[34] US to Build Naval Docking Facility in Bitung, di  http://www.laksamana.net/vnews.cfm?ncat=19&news  id=3645

[35] Mushahid Ali, Impact of 9-11 on Malaysia and Singapore – One Year After, September 2002 di http://www.ntu.edu.sg/idss/Perspective/research  050219.htm

[36] Michael Richardson, Singapore Wellcomes US Aircraft Carrier, Maret 2001, di http://www.singapore-windows.org/sw01/010322ih.htm diakses 31 january 2004

[37] Alan Boyd, US Recognizes It’s Military, di http://www.atimes.com/atimes/southeastasia/EK21Ae01.html diakses pada 18 Febuari 2004

[38] U.S. Navy Ship Arrives at Sai Gon Port, di http://www.vietnamembassy-usa.org/news/newsitem diakses 20 December 2003

[39] John Haseman, Carefully Orchestrated USN Visit, Asia-Pacific Defence Reporter: Volume 29 no.9, December 2003, (Canberra: Australian Public Affairs Information Service, 2003), hal.10

[40] Angel Rabasa, Southeast Asia After 9/11: Regional Trends and U.S. Interests, Testimoni yang diperuntukan kepada  Subcommittee on East Asia  dan The Pacific House of Representatives Coomittee on International Relations pada 12 Desember 2001, (Washington D.C: RAND Publication, 2001), hal.8

[41] Ibid, David Capie, hal.11

[42] Ibid, hal. 9

[43] Ibid, hal.10

About dewitri

A Lecturer, Researcher at Global Political Studies, and Founder of Center for American Affairs

Discussion

Trackbacks/Pingbacks

  1. Pingback: Political Direction of the American Security Post 11 / 9 to South East Asia « theoneclick - April 13, 2011

  2. Pingback: Kebijakan Polit… « historyrendhy - May 18, 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 219 other followers

%d bloggers like this: